Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai kisruh antara dua lembaga penegak hukum --Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri-- masih wajar sehingga TNI tidak akan turun dalam kekisruhan.
"Kita kan negara yang demokratis, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2015).
Ia menegaskan selama kisruh tidak menjurus kepada keamanan nasional, TNI tak akan ikut campur dalam masalah yang membelit kedua lembaga hukum ini.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang belum masuk domain TNI. Kalau masih masalah hukum silakan ditangani. Kalau sudah high intensity dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun, no way. Sekarang masih low intensity," kata dia.
Dia mengimbau semua pihak tetap memberikan dukungan sesuai jalur dan tidak membuat konflik bergerak ke arah yang merugikan stabilitas nasional, terutama di bidang perekonomian.
"Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak stabil, mengganggu ekonomi nasional. Stabilitas sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi saya imbau sesuai koridor, jangan lewati batas," kata Moeldoko. (Antara)
