Infografis
Suara.com - Konflik antara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI membuat banyak kalangan antikorupsi prihatin. Pasalnya, permasalahan tersebut membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terhambat.
Agar konflik tidak berlangsung terlalu lama dan semakin merugikan KPK sebagai lembaga yang sejauh ini dapat dipercaya untuk memberantas korupsi, kelompok perempuan yang tergabung dalam Gebrakan Perempuan Indonesia Antikorupsi berkumpul dan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas, Selasa (10/2/2015).
Kelompok perempuan antikorupsi tersebut pun menulis surat yang ditujukan kepada Jokowi dengan judul Surat untuk Presiden: Jokowi, Bertindak dan Berantaslah Korupsi.
Berikut ini adalah isi surat kepada Jokowi:
Korupsi tidak saja membunuh hak generasi masa depan untuk kehidupan yang lebih baik tetapi sekaligus menjadikan kita sebagai bangsa yang menerima perilaku korupsi sebagai kewajaran. Cengkraman yang menggurita oleh elite politik dalam berbagai cara dan bentuknya telah menempatkan Indonesia berada diurutan teratas sebagai negara terkorup.
Institusi penegak hukum "dilumpuhkan" dalam melakukan pemberantasan korupsi - dan bahkan mereka dikuasai oleh pelaku korupsi itu sendiri. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang dipercaya publik dalam melakukan pemberatan korupsi-pun dipaksa "sekarat" oleh sebagian elite politik yang tidak rela zona nyaman kongkalikong dan politik transaksionalnya terganggu.
Rakyat tahu bahwa korupsi adalah virus paling membahayakan di republik ini. Maka ketika upaya pemberantasan korupsi menemukan penghadangnya yang justru datang dari penguasa maka gelombang perlawanan rakyat terjadi.
Mensikapi situasi genting korupsi ini dan upaya "pelumpuhan" terhadap institusi penegak hukum dan pemberantasan korupsi, Kami Perempuan Indonesia AntiKorupsi menggebrak! Kami katakan CUKUP!
1. CUKUP KPK dilemahkan
2. CUKUP pembusukan institusi hukum
