Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo memilih memutuskan masalah Kapolri pekan depan atau setelah pulang dari lawatan ke luar negeri.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai langkah Jokowi lambat. Menurut Din, itu karena banyak masukan yang mempengaruhi pikiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Pasti banyak (bisikan). Wantimpres, kepala staf, semua. Tokoh Tim 9, ada partai pendukung, pasti banyak.(Itu normal?) Normal saja," kata Din di gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (5/2/2015) malam.
Menurut Din, saat ini Jokowi sedang bingung untuk membuat keputusan, apakah tetap melantik Budi Gunawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK atau membatalkannya.
"Justru karena banyak (bisikan) itu, dalam tanda petik, dia pusing. Kalau saya di posisinya, saya juga akan alami. Itu hal biasa, apa pun keputusan mari sebagai bangsa, arif kebijakan," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Konsultatif Independen Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Syafii mengaku mendapat kepastian itu langsung dari Jokowi.
Menurut Din, kalau pun keputusan Presiden berubah lagi, masyarakat harus bisa menerimanya.
"Kalau akhirnya isyarat tadi A, B, C, D Presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan, marilah kita terima. Tapi begitu pulang dari luar negeri tahu-tahu ada bisikan lain di luar negeri untuk melantik BG, mohonlah kita terima juga," kata dia. (Pebriansyah Ariefana)
