Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan persoalan Ketua Abraham Samad yang melakukan pelanggaran etika tidak perlu dibela secara institusi.
Hal ini menanggapi testimoni Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto di Komisi III DPR.
"Beberapa kali bantahan pertemuan antara Pak Hasto dan Samad disampaikan Johan Budi (Deputi Pencegahan KPK). Nah ini urusan personal Samad yang langgar etika, kemudian jadi urusan institusional," kata Masinton di DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Dia menyayangkan KPK sebagai lembaga terhormat dan bertugas sebagai pemberantas korupsi malah dipimpin oleh orang yang tidak jujur.
"Saya nggak tahu Samad sedang bohongi pimpinan KPK lainnya, sehingga institusi menutupi kebohongan pimpinan KPK secara keseluruhan dan membohongi publik," kata dia.
Karenanya, dia mendesak pembentukan komite etik sangat diperlukan untuk pengungkapan kebohongan ini.
Apalagi dalam enam kali pertemuan Samad dengan elit PDI Perjuangan, Samad ditengarai memberikan harapan untuk PDI Perjuangan saat PDI Perjuangan membuka lowongan calon wakil presiden pada masa Pilpres 2014.
"Jadi banyak pelanggaran Samad. Silakan komite etik dibentuk untuk proses internal, tapi proses hukumnya tetap (berjalan)," ujarnya.
Sementara dalam konferensi pers di Gedung KPK, Johan Budi menantang Hasto untuk menyerahkan bukti dugaan pelanggaran etika Abraham Samad.
Dia menyebut, bukti itu diperlukan untuk dasar pembentukan komite etik.
