Infografis
Suara.com - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan kasus penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri karena menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi, harus dijadikan pelajaran Kepala Negara. Dengan demikian, kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di masa mendatang.
"Kejadian ini adalah pelajaran bagi Presiden," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Syarief menambahkan sejak awal Fraksi Partai Demokrat sudah memutuskan menunda pelantikan Budi karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di KPK.
"(Penundaan pelantikan) Itu harapan Partai Demokrat, Partai Demokrat tidak setuju, kan. Kalau misalnya dicalonkan lagi, silakan itu prerogatif Presiden," kata Syarief.
Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (15/1/2015).
Delapan dari sepuluh fraksi yang mengikuti rapat paripurna di gedung DPR menyatakan mendukung Budi.
Fraksi pendukung pencalonan Budi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura.
Sedangkan dua fraksi yang terdiri atas Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan memiliki sikap berbeda.
