Infografis
Suara.com - Salah satu pengacara Komjen Budi Gunawan, Bob Hasan, mengatakan saat ini kisruh KPK dengan Polri sudah terlihat "terang" setelah sidang praperadilan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, kata dia, persyaratan sebagai penggugat praperadilan telah terpenuhi dan sekarang tinggal pengujian materiil-formil dari uji penyelidikan sesuai yang dimaksud dengan Pasal 63 Ayat 1 UU 30 tentang KPK.
"Sementara seorang Denny Indrayana yang kita tidak tahu sebagai kapasitas apa, memberikan statement bahwa pengajuan ke praperadilan oleh calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tidak ada pintu masuk ke praperadilan, mengingat KUHAP Pasal 77 tidak ada klausul yang menyatakan penetapan tersangka dapat dijadikan bahan untuk diajukan ke praperadilan," kata Bob.
Bob menilai sikap Denny terkesan arogan dengan menyatakan bahwa hakim dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung bilamana tetap mengabulkan pengajuan praperadilan oleh Komjen Budi Gunawan.
"Penampilan tersebut terkesan arogan atau sok pinter. Kegusaran seorang Deny Indrayana sudah dapat dianalisis, mengingat dia bicara atas kapasitas apa dan sudah barang tentu sebagai kapasitas titipan bagi sebuah rezim lama (pada saat dia menjabat wakil menteri) dan dari kekuatan politik mana sebagai rezim yang lalu itu," kata Bob.
Bob mengatakan kliennya sangat dirugikan dengan penundaan pelantikan menjadi Kapolri. Padahal itu, kata Bob, itu merupakan hak konstitusional Budi, dimana secara de facto sudah menjadi Kapolri, melalui pengusulan calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo serta telah mendapatkan persetujuan melalui fit and proper test serta paripurna DPR RI.
Maka, kata Bob, sebagai unsur kerugian yang dimaksudkan dalam Pasal 63 Ayat 1 telah terpenuhi syarat mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 pada Pasal tersebut.
"Jelas dan terang benderang sudah apa yang dimaksud bahwa pernyataan Deni Indrayana adalah berlatar belakang politis atau bila tidak sebagai kapasitas politik juga dapat dijerat sebagai perbuatan melawan hukum di hadapan publik," kata Bob.
Sebelumnya, Denny menyebut Komjen Budi tidak taat pada hukum dan mengibaratkannya memakai jurus mabuk dengan berupaya menghindari proses hukum di KPK.
"Berbagai jurus mabuk ini, sudah pemeriksaan tidak datang, kasus dipraperadilankan," kata Denny di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).
Denny berharap Budi kesatria dengan mengundurkan diri dari Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan calon Kapolri.
"Simpel bagi BG, mundur. Jangan menyandera institusi Polri, jangan menyandera bangsa ini," ujar Denny.
