Infografis
Suara.com - Salah satu pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Bob Hasan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai proses hukum yang sedang ditempuh kliennya, yakni mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas proses penetapan status tersangka.
Atas dasar itu pula, kata Bob Hasan, Komjen Budi tidak menghadiri panggilan penyidik KPK yang dijadwalkan pada Jumat (30/1/2015) lalu.
"Masyarakat harus tahu, publik harus tahu, bahwa saat ini sedang dalam rangka pra peradilan. Praperadilan itu dalam rangka menguji kebenaran dan ketepatan prosedural, terutama penetapan yang diberikan pada bapak Komjen Pol Budi Gunawan," kata Bob Hasan di sela-sela aksi damai mendukung Polri dan Budi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).
Itu sebabnya, kata Bob Hasan, KPK harus menghargai proses praperadilan yang diajukan kliennya.
"Bagaimana mungkin KPK kita hargai, kita amanahkan untuk menegakkan keadilan sebagai pemberantasan antikorupsi, sementara pola etika dan moral dan profesional tidak dilaksanakan. Hargai dong praperadilan?" kata Sekretaris Jenderal Pembela Kesatuan Tanah Air.
Menurut Bob Hasan, KPK tidak menghargai pra peradilan karena masih meminta Budi datang ke Rasuna Said untuk diperiksa penyidik.
"KPK juga harus menghargai lembaga praperadilan dong, kan sedang praperadilan, apa sih praperadilan? menguji kebenaran prosedural penetapan tersangka tersebut. Kan lagi berjalan di pengadilan, kok dipanggil menjadi tersangka lagi, sudah sarat dengan politisasi," kata dia.
Seperti diketahui, Budi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Budi dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.
Gara-gara kasus itu, pelantikan Budi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
