Kongres Advokat Minta Jokowi Lantik BG

Laban Laisila Suara.Com
Sabtu, 31 Januari 2015 | 13:54 WIB
Kongres Advokat Minta Jokowi Lantik BG
DPR menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis menegaskan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) mesti segera dilantik sebagai Kepala Polri agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

"BG harus dilantik, tidak bisa tidak. Jika tidak dilantik Presiden (Joko Widodo) melanggar UU," kata Indra Sahnun Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Menurut Indra dalam rilis tersebut, permasalahan tersebut masing-masing memiliki porsinya. Namun, dirinya menegaskan bahwa Komjen BG harus segera dilantik apapun alasannya.

Dia berpendapat bahwa bila sudah dilantik dan berjalan, baru Komjen BG boleh saja disidik kembali.

Selain itu, Indra memastikan bahwa hasil praperadilan yang diajukan oleh kubu BG diprediksi akan menang telak.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan.

"Penyidik akan panggil ulang pekan depan. Harinya belum ditentukan, secepatnya (surat panggilan) akan dikirim," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di gedung KPK Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Seharusnya KPK memeriksa Budi Gunawan sebagai tersangka, namun Budi tidak memenuhi panggilan tersebut karena beralasan perkaranya masih diproses di praperadilan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengimbau Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Imbauannya, mengikuti proses hukum yang seharusnya berjalan," kata Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (30/1/2015). (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI