Infografis
Suara.com - Wakapolri, sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku sudah memerintahkan anggotanya yang menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan, untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mabes Polri telah memerintahkan para saksi untuk hadir memenuhi panggilan KPK," kata Badrodin dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (27/1/2015), saat menanggapi para anggota Polri yang mangkir dalam panggilan KPK.
Sementara Divisi Humas Polri menyatakan KPK bisa menjemput paksa anggotanya bila terus menerus mangkir saat dipanggil menjadi saksi.
"Secara UU bisa diadakan jemput paksa," kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Rikwanto.
Ia menjelaskan, anggota Polri yang menjadi saksi memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. "Antara KPK dan yang dipanggil ada komunikasi apa alasan tidak datang," katanya.
Seorang saksi harus memberikan alasan jika tidak bisa hadir ketika dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Kenapa tidak datang? Apa karena sakit atau keluar negeri? Harus ada kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya.
Rikwanto mengatakan bahwa KPK harus menyelidiki apa alasan para saksi tersebut tidak memenuhi panggilan.
"Panggilan pertama kenapa nggak datang? Panggilan kedua kenapa nggak datang? Kalau tidak ada keterangan, kita cek apa panggilan itu sampai? Harus diperiksa dulu. Andaikata sebulan terakhir tidak ada jawaban, secara UU bisa diadakan jemput paksa," katanya.
Saksi-saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan kembali tidak memenuhi panggilan KPK.
