Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Efendi Simbolon mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam perkembangan 100 hari, jalannya pemerintahan Jokowi-JK berpotensi dijatuhkan lawan politik.
"Melihat perkembanan 100 hari Jokowi-JK ada celah-celah yang kalau oleh lawan politiknya itu memang berpotensi untuk dilakukan proses menjatuhkan pemerintahan sekarang," kata Efendi di DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Efendi yang bertugas di Komisi VII mengatakan, perlu dilakukan pembenahan oleh pemerintahan Jokowi dan mengembalikan mandataris rakyat yang dipegang Jokowi.
"Jangan terlalu reaktif melakukan tindakan-tindakan, itu saya ingatkan," kata dia.
Seperti contoh, sambung Efendi, adalah penanganan masalah Polri-KPK yang notabene bukan perkara institusi. Namun, ini diselesaikan dan dilebarkan ke pihak-pihak yang diluar sistem.
"Harusnya, biarkan, ada menteri, dewan pertimbangan presiden (wantimpres) yang bisa melakukan fungsi itu. Tapi ini sertamerta begitu (membentuk tim), bagaimana negara dikelola oleh kekuatan yang ekstra parlementer begitu," kata dia.
"Mereka (tim independen) mewakili siapa? Ini kan perlu legalitas. Negara juga menganut sistem legalitas yang lembaganya formal. Mempunyai kewenangan dan tanggungjawab," tambahnya.
Cara kerja seperti ini, kata Efendi bukanlah sebagai mandatoris konstitusi. Malah, cara kerja Presiden Jokowi menurutnya lebih mirip dengan cara kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Saya lihat gaya beliau semi LSM begitu ya. Jadi gayanya bukan gaya presiden yang mandataris yang konstitusional, tapi lebih kepada gaya LSM," kata dia.
