Infografis
Suara.com - Gara-gara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang mempertanyakan dukungan rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyebut, "rakyat enggak jelas," Presiden Joko Widodo pun ikut dikritik.
Tapi, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengaku tidak bisa marah kepada Jokowi. Sebab, Mubarok menilai Jokowi sendiri juga tidak cukup punya pengalaman untuk memimpin negara.
"Saya tidak bisa marah ke Pak Jokowi karena ya segitu itu (kemampuannya). Dari sebelum Presiden, saya sudah katakan pengalaman dia, jam terbang dia, belum cukup jadi Presiden," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (27/1/2015).
Mubarok menambahkan urusan negara sangat rumit dan dibutuhkan orang yang punya pengalaman berskala nasional dan global.
"Jadi saya tidak salahkan Jokowi, salahnya yang ngusung dan memilih. Masa gak paham dari awal," kata Mubarok.
Eskalasi politik nasional memanas setelah calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dijadikan tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK sehari sebelum pelaksanaan fit and proper test calon Kapolri di DPR.
Walau sudah jadi tersangka, DPR tetap setuju mengangkat Budi menjadi Presiden. Tetapi kemudian Jokowi menunda pelantikan Budi.
Di tengah proses penanganan kasus Budi, Bareskrim Mabes Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (tahun 2010).
Setelah itu, masyarakat pendukung KPK dan Polri turun ke jalan. Akhir pekan lalu, keluarga pernyataan dari Menteri Tedjo yang kemudian dikecam banyak kalangan.
Setelah dikecam, Menteri Tedjo mencoba meluruskan pernyataannya. Ia mengatakan telah terjadi salah paham. Menteri Tedjo mengatakan sebenarnya ia berniat untuk mencegah bentrokan antar pendukung KPK dan Polri, mengingat setelah Bambang ditangkap terjadi aksi unjuk rasa di berbagai tempat.
