Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno akan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri, Senin (26/1/2015). Sebab, pernyataan Tedjo bahwa pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi adalah rakyat yang tidak jelas, dianggap menghina rakyat Indonesia.
"Ini saya lagi di jalan. Kami mau melaporkan Menkopolhukam Tedjo karena menghina rakyat Indonesia" kata Ketua Forum Warga Jakarta Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi suara.com, (26/1/2015).
Pernyataan Tedjo yang kontroversial itu disampaikan ketika dipanggil Presiden Joko Widodo pada Sabtu (24//2015) siang. Tedjo menyinggung dukungan rakyat kepada KPK setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri di tengah upaya pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo ketika itu.
Pernyataan Tedjo pun menyulut masyarakat pendukung gerakan antikorupsi di berbagai daerah. Mereka menilai pernyataan semacam itu tidak mencerminkan seorang negarawan.
Sebelumnya, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan tidak ada istilah rakyat tidak jelas.
"'Rakyat tidak jelas' yang dukung KPK, karena tidak ada lembaga hukum lainnya yang kerja untuk kepentingan masyarakat yang sungguh-sungguh," kata Haris.
Haris menilai Presiden Jokowi telah memilih menteri yang kurang tepat dan tidak mendukung pemberantasan korupsi dan tidak menguasai isu HAM.
"Dia memilih menteri yang ternyata ngawur, nggak capable soal HAM, soal pemberantasan," kata Haris.
"KPK masih jelas kerjanya, cuma politisi dan koruptor saja yang nggak mau KPK maju," Haris menambahkan. (Pebriansyah Ariefana)
