Infografis
Suara.com - Pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung di Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai pernyataan Jokowi semalam di Istana Kepresidenan, sudah tepat. Jokowi menginginkan agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi terkait permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri.
"Kan, Presiden itu tidak boleh intervensi teknis masalah hukum. Sebagai kepala pemerintahan, bisa mengatur kebijakan yang global. Artinya, bisa mendamaikan antara lembaga, mengkoordinasikan antar lembaga. Itu tindakan Presiden sudah benar," kata Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden, Syafti Hidayat, kepada suara.com.
Syafti mengatakan KPK dan Polri harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik mungkin dan sebagai lembaga penegak hukum harus bersih dari orang-orang yang tidak benar.
"Mereka itu harus bersihkan diri sendiri karena negara ini membutuhkan penegak hukum yang bersih, baik Polri maupun KPK," kata Syafti. "Karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan sapu yang kotor."
Rencana Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, dinilai Syafti sudah tepat.
"Kan presiden sudah memberikan kewenangan kepada tim independen itu untuk membantu menyelesaikan. Mereka terdiri dari orang berpengalaman. Jokowi memilih orang yang tepat, independen, dan tidak punya kepentingan di KPK maupun Polri. Mereka bisa memberi masukan yang tepat kepada Presiden," kata Syafti.
Barisan Relawan Jokowi Presiden, kata Syafti, akan tetap mendukung sikap Presiden untuk menjadikan KPK dan Polri bersih.
Sejumlah kalangan menilai sikap Presiden Jokowi dalam menangani masalah di KPK dan Polri tidak tegas dan tidak menghilangkan kekecewaan masyarakat, terutama yang selama ini memilih Jokowi menjadi Presiden. Masyarakat antikorupsi berharap Jokowi mau turut campur tangan untuk menyelamatkan KPK yang sekarang "diserang" secara bertubi-tubi.
