Infografis
Suara.com - Semalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi dari siapapun dalam proses hukum di KPK maupun Polri.
"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, menilai pernyataan tersebut belum menunjukkan ketegasan.
"Pernyataan itu untuk dua-duanya (KPK dan Polri). Jadi, kalau saya melihat latar belakang Pak Jokowi seperti dalam hal ini, seperti masih menyimpan sesuatu yang kemudian tidak berani bersikap tegas," kata Usep, Senin (26/1/2015).
Menurut Usep, Jokowi akan dinilai masyarakat punya ketegasan terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri saat KPK tengah memproses kasus dugaan korupsi dengan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, apabila berani meminta Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan kasus Bambang.
Usep juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak mau mengintervensi permasalahan yang terjadi di institusi tersebut.
"Menurut saya Presiden harus campur tangan untuk mendamaikan kedua institusi. Kalau tidak mau turut campur tangan. Siapa lagi yang mau membereskan masalah dua institusi ini?" kata Usep.
Usep malah menduga di belakang pendapat Jokowi ada intervensi sehingga membuat Jokowi menjadi tidak tegas.
"Di belakang pendapat-pendapat itu ada intervensi-intervensi lain ke Pak Jokowi yang membuat Pak Jokowi menjadi tidak tegas. Kan ini jadi multi tafsir," katanya.
Terkait dengan rencana pembentukan tim independen untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait masalah KPK dan Polri, Usep mengatakan sebaiknya tim tersebut segera dibentuk.
"Lebih baik itu segera saja dibentuk tim independennya. Kalau lihat orang-orangnya di dalamnya, itu orang kredibel," kata Usep. "Tapi kok sepertinya masih ditunda, seperti belum perlu, masih informal, nunggu apa lagi."
