Ini Kronologis Pembebasan Bambang Widjojanto

Ardi Mandiri Suara.Com
Sabtu, 24 Januari 2015 | 05:30 WIB
Ini Kronologis Pembebasan Bambang Widjojanto
Adnan Pandu Minta BW Dilepaskan
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengungkapkan kronologis pembebasan Bambang Widjojanto memerlukan tiga kali pertemuan dengan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti.

Pandu mengatakan di gedung KPK Jakarta, Sabtu (24/1/2015) dini hari, bahwa sebelumnya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti bahkan tidak mengetahui penangkapan Bambang Widjojanto.

"Pertama beliau tidak tahu adanya penahanan, beliau minta maaf karena di luar sepengatahuannya," kata Pandu.

Setelah meminta maaf, lanjut Pandu, Wakapolri menjamin Bambang Widjojanto akan dibebaskan sebelum pimpinan KPK dan Wakapolri bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun ketika bertemu dengan presiden pun Bambang belum juga dibebaskan.

"Beliau kemudian mengulangi komitmen di depan presiden, mengatakan bahwa Pak Bambang akan dikeluarkan malam ini," kata Pandu.

Namun pada Jumat (23/1/2015) malam, sejumlah LSM dan pengacara yang mengunjungi Bareskrim menginformasikan bahwa Bambang Widjojanto tetap ditahan.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis mengatakan Bambang ditahan oleh Bareskrim dengan alasan khawatir bisa menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi.

"Beliau (Badrodin) juga kaget mendengar pernyataan Todung, bahwa Pak Bambang ditahan. Kemudian kami bertemu Wakapolri lagi dan bertanya, ada apa ini?" ujar Pandu.

Pandu dan pimpimpinan KPK lain kemudian menjamin bahwa Bambang akan tetap mengikuti proses pemeriksaan selanjutnya apabila dibebaskan.

"Kemudian Wakapolri menyetujui itu," kata dia.

Bambang Widjojanto akhirnya dibebaskan oleh Bareskrim Polri setelah sebelumnya sempat dinyatakan ditahan.

Bambang ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan menyuruh orang untuk memberikan keterangan palsu di muka persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI