Infografis
Suara.com - Masyarakat #saveKPK #BebaskanBW mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.
"Kami mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan solusi. Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah membacakan pernyatana bersama Koalisi dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Presiden Jokowi di Istana Bogor hanya meminta agar institusi Polri dan KPK tidak lagi mengamali gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang Ketua Rukun Tetangga. Kita butuh seorang presiden bukan petugas partai. Kita butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korups," tambah Anis.
Anis menilai bahwa Jokowi seharusnya berani memerintahkan Wakapolri untuk membebaskan Bambang Widjojanto, bukan justru membiarkan proses kriminalisasi berjalan terus.
"Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas beridiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Jokowi sengaja membiarkan pelemahan KPK. Jokowi juga sengaja membiarkan perseteruan antara KPK dan Polri terus tak berkesudahan. Pemberantasan korupsi akan terhambat karena saling sandera. Jokowi, benar-benar mengecewakan seluruh rakyat Indonesia," ungkap Anis.
Anis bahkan mengultimatum agar Bambang dibebaskan paling lambat besok pagi, bila tidak koalisi akan meminta seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak membebaskan Bambang Widjojanto dan menyelematkan KPK.
"Jokowi harusnya memerintahkan Wakapolri untuk membebaskan BW," tegas Anis.
sementara, guru besar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra meminta agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan pernyataan agar tidak membolehkan seorang pun menggunakan kepolisian untuk merusak hubungan antarlembaga.
"Presiden harus segera mengeluarkan pernyataan agar tidak boleh seorang pun menggunkan kepolisian untuk merusak hubungan antarlembaga. Kedua agar tidak ada lagi upaya mengkriminalisasi semua petugas di KPK mulai pimpinan sampai yang rendah," kata Saldi.
