Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan kekecewaanya kepada Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
"Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seirang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberabtasan korupsi. Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang RT (Rukun Tetangga)," tegas Anis saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).
Pernyataan Jokowi yang dimaksud diantaranya adalah soal agar tak ada gesekan antara Polri dan KPK.
Sikap Jokowi yang 'biasa-biasa saja' ini langsung menuai kritik dari seluruh kalangan.
Dia juga berharap agar Jokowi janganlah menjadi petugas partai PDI Perjuangan yang diketuai Megawati Sukarnoputri.
"Presiden bukan petugas partai. Kita butuh ketegasan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi," jelas dia.
"Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi. Jokowi sengaja membiarkan pelemahan KPK," tambah Anis Hidayah.
Dia mengancam, apabila BW tidak dibebaskan sampai besok, Sabtu (24/1/2015), maka dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan.
"Sekali lagi kami minta Jokowi untuk menyelamatkan KPK, jika hingga besok pagi belum dibebaskan, maka kami meminta seluruh rakyat Infonesia untuk bergerak membebaskan Bambang Widjojanto dan untuk menyelamatkan KPK," tutup dia.
