Infografis
Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto selalu mengungkapkan ada utusan Ketua KPK berinisal D yang menemui timses Joko Widodo untuk melobi jabatan cawapres.
"Pada awal 2014, kami mendapat tawaran dari D untuk mengadakan pertemuan dengan Abraham Samad. Orang yang berinisial D ada dua (D1 dan D2), D pertama (D1) dari kalangan profesional," ucap Hasto ketika jumpa pers di Apartemen Capital Residence, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).
Pertemuan itu lanjut Hasto, membicarakan hal-hal strategis. Politisi PDIP itu mengatakan, D mengaku bisa mempertemukan samad dengan dirinya.
"Oleh karena itu, sejak itu D1 sering bertemu kami untuk melobi agar Abraham Samad bisa ikut proses pencalonan wakil presiden mendampingi Jokowi," jelas Hasto.
Setelah pertemuan pertama, kedua belah pihak langsung merancang janji untuk kembali bertemu.
Dalam pertemuan kedua Hasto mengungkapkan Samad datang langsung dengan ditemani orang berinisal D2.
"Maka saya menyampaikan kepada bapak Jokowi terhadap pertemuan tersebut mengingat ini hal yang penting dan strategis. Dari situlah kemudian berlanjut pertemuan selanjutnya," jelasnya.
Pada pertemuan ketiga Hasto menargetkan, Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Sebuah tempat di Yogyakarta kemudian dipilih untuk skenario pertemuan.
"Maka dirancanglah pertemuan di Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) yang sebenarnya didesain. Dari situ kami merancang pertemuan detail di hotel bintang lima di Yogya," kata Hasto.
Tak berhenti pada pertemuan ketiga, Hasto mengaku ada pertemuan selanjutnya yang kembali dirancang antara pihak Samad dengan dirinya, termasuk pertemuan dengan mantan kepala BIN Hendropriyono.
Ketika ditanya inisial D2, Hasto menolak untuk memberitahukannya. Dia berharap KPK dapat menggelar sidang kode etik terkait hal tersebut, dan di sanalah pihaknya akan membeberkan semuanya.
"Untuk (mengetahui) detail pertemuan kami akan serahkan ke Komite Etik KPK. Kami tidak berhadapan dengan institusi, tapi kami justru ingin menyelamatkan roh semangat KPK yang disalahgunakan," tutup Hasto.
