Infografis
Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok terkait tempat penjualan minuman keras di Jakarta.
"Instruksi. Terhadap pandangan fraksi-fraksi terutama tentang miras yang beliau mengatakan bahwa Pemda DKI mengizinkan peredaran miras dengan alasan lima persen alkohol di supermarket, kami mohon statement dicabut," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
Menurut Arif apabila kebijakan itu tetap diterapkan oleh Gubernur Ahok, maka akan melanggar Peraturan Daerah tentang ketertiban umum Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 46.
"Bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual alkohol apapun bentuknya di manapun tempatnya harus sesuai dengan perundang-undangan dalam Pasal 46," kata dia.
Dalam Pasal 46, golongan miras di dalam pasal itu terdiri dari golongan A alkohol kurang dari lima persen, golongan B lebih dari lima sampai 20 persen, dan golongan C lebih dari 20 sampai 55 persen.
Peraturan itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai undang-undang yang berlaku. Pelanggar aturan akan dikenakan ancaman pidana paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari, serta denda paling sedikit Rp 500.000, dan paling banyak Rp30 juta.
Pernyataan Ahok yang diprotes Fraksi PKS itu dikatakan ketika Ahok menanggapi pendapat fraksi.
"Yaitu kadar alkohol lima persen, lokasi minimarket jauh dari sekolah dan tempat ibadah, konsumen harus berusia 18 tahun ke atas serta minimarket harus dilengkapi dengan CCTV," kata Ahok.
