Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center, Nico Harjanto, mengungkapkan, Polri harus memiliki pertahanan untuk menghalau politisasi di dalam lembaga keamanan negara itu.
"Tujuannya agar Institusi Polri mempunyai imunitas terhadap penetrasi politik," ujar Nico saat dihubungi suara.com, Senin (19/1/2015).
Nico menuturkan, setiap pergantian kapolri selaku banyak kelompok yang hendak bermain dan bukan hanya para kelompok kekuatan dari para pendukung atau orang-orang yang ingin menjadi kapolri.
"Tetapi kekuatan-kekuatan politik yang ada di belakang, yang ada di luar Polri," tuturnya.
"Apa yang terjadi gonjang-ganjing pergantian Kapolri ini menunjukkan bahwa, institusi kepolisian ini sangat pentingnya bagi perjalanan demokrasi bangsa kita," tambah Nico lagi.
Untuk itu dia menekankan, Presiden Joko Widodo semestinya harus ekstra hati-hati untuk mengelola institusi kepolisian.
"Apabila salah mengelola akan berakibat mundurnya demokrasi bangsa yang luar biasa," imbuhnya
Dirinya juga menyarankan, agar proses pergantian di tubuh Polri harus dibuka seluas-luasnya kepada publik, bukan melalui pintu-pintu rahasia.
"Kita ingin proses pergantian di tubuh Polri tidak diselesaikan melalui secret garden politic, ada taman yang rahasia yang selalu berpindah-pindah. Yang hanya dilakukan di rumah atau di rumah makan dan seharusnya dibuka," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menerbitkan dua Keppres menyikapi polemik penunjukan kapolri.
Keppres pertama berisikan pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri. Sementara Keppres kedua berisikan pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.
Terkait hal itu, Sutarman sendiri menyatakan menjalankan putusan Presiden tersebut dengan sepenuh hati, serta resmi menyerahkan tugas-tugasnya kepada Badrodin selaku Plt Kapolri.
