Infografis
Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengklaim mendukung aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.
Namun demikian, dukingan itu hanya diberikan jika KPK benar melakukan prosedur dalam menggunakan dua alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka.
"Kalau benar prosesnya (kita dukung KPK), kalau tidak benar, kita akan lakukan perlawanan. Budi Gunawan tuduhannya gratifikasi, ini yang harus diingat," kata Neta, di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1/2015).
Dia mengaku menyayangkan sikap KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka setelah sebelumnya tidak pernah melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
"Kemudian tidak ada pemeriksaan saksi-saksi diperiksa, dia (Budi Gunawan) ujug-ujug jadi tersangka. Dia tidak perlu mundur bahkan harus melakukan perlawanan hukum, jangan sampai KPK jadi lembaga sewenang-wenang," jelas Neta.
Tak hanya itu, dia juga menilai dua alat bukti KPK yang membuat calon tunggal kapolri ditetapkan sebagai tersanga belum benar. Dan menuding lembaga antirasuah bersekongkol ingn menetapkan Budi sebagai tersangka.
"Ya kita menduga ada semacam konspirasi antara oknum di kepolisian dan oknum di KPK. Dan kita menduga dua alat bukti yang dimiliki KPK itu belum valid," kata dia.
Pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri ditunda menyusul Keppes Presiden Joko Widodo yang menunjuk Wakapolri Badroddin Haiti menjadi Plt Kapolri.
Budi diduga terlibat kasus suap selama aktif menjadi pejabat Mabes Polri, namanya juga kerap disebut memilki ‘rekening gendut’ yang diselidiki oleh PPATK dan KPK.
Sementara sejumlah pendukung Jokowi malah berbalik mendukung aksi KPK dan mendesak Jokowi memilih kandidat kapolri baru, selain Budi Gunawan.
