Infografis
Suara.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan menguntungkan bagi Polri.
"Polri tidak akan nyaman bila harus kembali berhadap-hadapan dengan KPK yang memiliki potensi untuk menyerang mereka. Plt Kapolri Komjen Polisi Badroeddin Haiti pasti juga merasakan ketidaknyamanan itu," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).
Ia mengatakan KPK juga lebih memiliki modal berupa dukungan publik. Bila terjadi konflik, maka publik akan lebih mendukung KPK daripada Polri. Secara pendanaan Polri lebih memiliki modal, tetapi mereka miskin dukungan publik.
Ia menilai keputusan Presiden Joko Widodo memilih Badroeddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri merupakan upaya untuk mereduksi kemungkinan konflik antara KPK dan Polri.
"Selain itu, Badroeddin tentu dinilai sebagai figur yang lebih bisa diterima oleh publik dan internal Polri. Presiden tentu mempertimbangkan hal itu," tuturnya.
Terkait Badroeddin yang juga disebut-sebut sebagai salah satu perwira polisi yang juga memiliki "rekening gendut," Firman mengatakan sangat sulit bila harus mencari figur yang benar-benar bersih.
"Saya pikir perwira-perwira yang sudah menyandang bintang di pundaknya biasa seperti itu. Kalau ingin perwira seperti Pak Hoegeng, (mantan Kapolri yang dikenal bersih) tentu sangat sulit. Mungkin hanya dia satu-satunya, tidak akan ada Hoegeng yang lain," katanya.
Presiden Jokowi telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1/2015) malam.
"Menunda, bukan membatalkan. Itu perlu digarisbawahi," ujar Presiden.
Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman dari jabatan Kapolri. Untuk mengisi jabatan tersebut, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badroeddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
