Infografis
Suara.com - Kelompok antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat mengumpulkan tanda tangan penolakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri dari masyarakat yang mengikuti acara hari bebas kendaraan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2015).
Mereka meminta Presiden Joko Widodo tidak kompromi dengan partai politik pengusungnya yang mendesak agar melantik Budi Gunawan, mengingat yang bersangkutan adalah seorang tersangka kasus tindak pidana korupsi.
"Kalau saya pikir ya Jokowi melakukan kompromi, dia didesak untuk melantik (Budi Gunawan), di satu sisi dia didesak menolak pelantikan," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho.
ICW mengingatkan resiko yang akan ditanggung Jokowi sangat besar bila sampai melantik Budi Gunawan, yakni masyarakat pendukung Jokowi tak akan percaya lagi dengan visi misi untuk memberantas korupsi.
"Ini memang menjadi perdebatan, bagi kami masyarakat sipil harusnya Jokowi berani mengambil sikap dan mencabut Budi Gunawan ini karena telah menjadi tersangka korupsi," kata dia.
Seperti diketahui, setelah didesak publik, Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan setelah disetujui DPR menjadi Kapolri. Tapi, Jenderal Sutarman sudah diberhentikan dari jabatan Kapolri. Untuk sementara, Wakapolri Komisaris Jenderal Badroeddin Haiti ditunjuk menjadi Plt Kapolri sampai masalah hukum Budi clear.
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Yayasan LBH Jakarta, Indonesian Legal Rountable, Lembaga Bantuan Hukum LBH, ICW, dan Perludem.
