Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemerintah menginginkan Perppu Pilkada segera disahkan DPR, agar pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya digelar pada 2015 bisa dilaksanakan.
"Perppu kan hak DPR, ingin dipercepat, supaya ada persiapan KPU, persiapan dananya, makanya malam ini (rapat), kita marathon," kata Tjahjo di DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Dia pun yakin, DPR akan segera mengesahkan Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun, dia mengatakan akan ada tambahan di sejumlah sisi tentang Perppu ini yang dilakukan DPR.
"Kita dalam posisi passif, DPR saya yakin nggak akan mempermalukan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan Perppu ini perlu disahkan dan ditata supaya tidak ada tumpang tindih antara undang-undang. Dia pun membuka peluang saat Perppu ini disahkan, langsung akan ada perubahan.
Rambe pun berharap, ada kesepakatan dengan Pemerintah supaya Perppu ini bisa diselesaikan pada bulan Februari.
"Rencananya Perppu akan diparipurnakan pada 17 Februari," tegas Rambe.
Hingga rapat diskors semalam, dari 10 fraksi, sudah sembilan fraksi yang menyetujui Perppu Pilkada dan hanya tersisa Fraksi Gerindra yang belum memberikan pendapatnya. Rapat akan dilanjutkan siang ini, Jumat (16/1/2015), pada pukul 14.00 WIB.
