Infografis
Suara.com - Sidang paripurna DPR RI, Kamis (15/1/2015), menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
"Dalam lobi tadi, disepakati rapat paripurna setujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, kecuali Fraksi Demokrat yang minta agar dilakukan penundaan sesuai usulan yang disampaikan dalam pandangan fraksi," kata ketua sidang paripurna, Taufik Kurniawan.
Selanjutnya, Fraksi PAN menerima Budi Gunawan, tapi dengan catatan pimpinan DPR harus terlebih dahulu melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan Kapolri baru, mengingat status hukum Budi saat ini menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Setelah pimpinan sidang menyampaikan hasil lobi dan keputusan sidang paripurna, Budi Gunawan diminta untuk maju ke depan meja pimpinan.
Sampai di depan meja pimpinan, Budi langsung memberikan hormat kepada anggota DPR sambil membungkukkan badan.
Setelah itu, pimpinan dewan maju dan memberi selamat, sambil foto-foto.
Beberapa anggota dewan berteriak beberapa kali, "Merdeka."
Setelah itu, Budi memberikan hormat lagi, lalu meninggalkan ruang sidang.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Budi menjadi tersangka dengan dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan di rekeningnya. Budi tak lain adalah calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Budi sudah lama masuk radar KPK dan kasusnya sudah diselidiki sejak Juli 2014.
Budi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK juga telah mencegah Budi dan anaknya bepergian ke luar negeri agar yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri ketika akan diperiksa penyidik.
Dalam pandangan fraksi, Fraksi Demokrat menyatakan bahwa kalau sampai Budi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden, ia akan menjadi yang pertama dalam sejarah seorang tersangka bisa menjadi Kapolri.
