Infografis
Suara.com - Komisi III DPR memutuskan tetap melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa kepada pers di Jakarta, Selasa (13/1/2015), mengatakan dari 10 fraksi di DPR, sebanyak sembilan fraksi menyepakati untuk tetap melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan.
Hanya demokrat yang menolak uji kelayakan dan kepatutan dilanjutkan.
Menurut dia, Fraksi PPP DPR meminta agar Komisi III mengundang KPK lebih dulu untuk mengonfirmasi kejelasan.
"Kita sudah ada agenda, tapi tidak akan terganggu karena ini," ujar Desmond.
Dia menjelaskan alasan DPR tetap memproses pencalonan Kapolri karena telah sesuai dengan pleno Komisi III.
"Soal apakah Budi akan dipilih atau tidak hal tersebut akan menjadi persoalan selanjutnya yang dihadapi Komisi III," katanya.
Dia mengatakan, untuk memastikan persoalan ini, Komisi III akan mengundang KPK untuk meminta penjelasan.
Menurut dia, Komisi III perlu melihat dan mengamati penetapan ini politis atau tidak.
Dia mencontohkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo yang telah ditetapkan menjadi tersangka pada saat berulang tahun. Tapi hingga kini belum ada tindak lanjut kejelasan kasus tersebut.
Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK sebagai bentuk kriminalisasi.
"Seharusnya sebelum menetapkan tersangka, KPK memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu. Kasusnya pun harus jelas," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane.
Dia menilai, KPK sudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK itu dilakukan berbarengan waktunya dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri (Kapolri) yang prosesnya tengah berlangsung di DPR. KPK melakukan penyelidikan sejak Juli 2014.
Budi disangka melanggar Pasal 12a atau b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
