Jelang Kongres Demokrat Ada Pro Kontra Nama SBY

Siswanto Suara.Com
Selasa, 06 Januari 2015 | 13:31 WIB
Jelang Kongres Demokrat Ada Pro Kontra Nama SBY
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (11/12). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Salah satu pendiri Partai Demokrat Achmad Mubarok yakin Kongres Partai Demokrat tidak dilaksanakan Januari 2015. Anggota dewan pembina partai ini optimistis kongres yang agenda utamanya untuk memilih ketua umum partai tersebut diselenggarakan Mei.

"Sekarang belum ditetapkan kapan waktunya. Kalau Januari tidak mungkin. Standarnya sih Mei," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (6/1/2015).

Walaupun menurut peraturan partai dilaksanakan Mei, kata Mubarok, bisa saja waktunya dimajukan bila ada keadaan darurat.

"Tapi, tidak perlu majukan. Mei saja supaya ada wacana-wacana apa begitu," katanya.

Terkait dengan siapa kandidat ketua umum terkuat, Mubarok mengatakan di internal partainya saat ini ada dua suara kencang, yakni yang menginginkan Susilo Bambang Yudhoyono dan jangan SBY lagi.

Mereka yang menginginkan SBY, kata Mubarok, menganggap mantan Presiden RI dua kali berturut-turut tersebut sangat dibutuhkan Partai Demokrat yang sekarang dalam situasi sulit.

Sedangkan mereka yang menginginkan agar jangan SBY lagi, kata Mubarok, menyayangkan kalau SBY hanya menjadi praktisi politik, mengingat ia sudah menjadi tokoh dunia.

"Mereka tidak tega, masa tokoh dunia hanya jadi ketua partai. Kasihan SBY. SBY harus jadi sumber inspirasi, bukan praktisi politik," kata Mubarok. "Tidak level-lah. Selain itu mereka juga beralasan nanti kaderisasi di Demokrat tidak tumbuh."

Pro kontra terhadap figur SBY, kata Mubarok, semuanya memiliki semangat yang positif atau menghormati SBY.

Menyangkut Gede Pasek Suardika yang sekarang mempromosikan diri menjadi calon ketua Partai Demokrat, Mubarok mengapresiasi langkah tersebut. Mubarok menilai langkah Pasek sebagai bagian dari pendidikan politik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI