Infografis
Suara.com - Polri perlu membenahi organisasinya agar tidak seperti gentong, yang gendut di tengah dan mengecil kualitas kerjanya ke bawah. Jika organisasi Polri masih dibiarkan seperti gentong, anggarannya akan terus menerus tersendot untuk gaji pegawai dan publik tidak pernah mendapatkan pelayanan yang prima.
Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Selasa (23/12/2014).
Catatan Akhir Tahun 2014 IPW terhadap Polri menunjukkan organisasi ini sedang dalam bahaya. Sebab, jajaran tengahnya banyak yang "menganggur." Mulai dari AKBP, Kombes, dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya. Di Jawa Barat saja, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya. Membengkaknya jajaran tengah Polri ini kerap membuat aksi saling sikut, KKN, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi.
Akibatnya, kata Neta, jajaran tengah Polri tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh. Mereka sibuk mempertahankan posisi dan lobi-lobi ketat untuk bisa mengikuti pendidikan maupun mendapatkan posisi strategis. Beban kerja profesional ditumpukan seluruhnya ke jajaran bawah Polri yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas. Kondisi inilah yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, perilaku dan kinerja kepolisian.
"Kondisi inilah yang kerap membuat potensi ancaman dan konflik, termasuk konflik dengan TNI, tidak pernah terbaca secara cermat, untuk kemudian diantisipasi dengan maksimal. Ketika konflik meletus baru semua pihak terkaget-kaget," kata Neta.
Untuk itu, kata Neta, di 2015 Polri perlu mengevaluasi kondisi organisasi secara cermat dan mengubah strategi rekrutmennya. Artinya, rekrut untuk Akpol dikurangi. Jika selama ini setiap tahunnya direkrut 300 taruna Akpol, ke depan bisa dikurangi hingga 150 taruna. Sementara rekrut untuk SPN ditambah secara maksimal dan ditingkatkan kualitasnya agar Polri bisa memberikan pelayanan prima kepada publik. Besarnya jumlah rekrutmen untuk taruna Akpol hanya akan membuat pembengkakan jajaran tengah organisasi Polri.
Untuk menghindari pembengkakan di jajaran tengah, Polri perlu juga menawarkan pensiun dini bagi AKBP, Kombes, dan Brigjen. Dengan adanya perampingan organisasi ini Polri lebih bisa menata anggarannya agar tidak tersedot untuk belanja pegawai.
"Selama ini 70 persen anggaran Polri tersedot untuk gaji pegawai. Sehingga Polri seperti gentong besar yang tersandera pegawainya dan tidak bisa maksimal memberikan pelayanan pada masyarakat akibat terbatasnya anggaran operasional," kata Neta.
