Suara.com - Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memaparkan, ada tujuh peristiwa politik yang dianggap penting sepanjang 2014.
Peristiwa politik ini diperkirakan bakal berlanjut ke periode mendatang dan bisa menjadi ancaman maupun berakhir dengan hal positif.
“Dalam tujuh poin ini ada bahan yang dapat kita capai dan bisa jadi ancaman, dan dari tujuh ini pada tingkat tertentu ada yang sudah berada pada jalur yang tepat, beberapa yang positif," kata Ray di Kafe Deli Jalan Sunda Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).
Menurutnya, ketujuh peristiwa yang menghiasi dunia politik Indonesia sepanjang 2014 ini sebagian besar tentang Pemilu Legislatif dan Pilpres.
Berikut adalah tujuh peristiwa politik versi LIMA:
1. Pemilu Legislatif 2014
Terdapat perubahan alokasi daerah pemilihan yang dibatasi dengan jumlah penduduk.
2. Pilpres 2014
LIMA mencatat Pilpres 2014 adalah yang terketat dan paling keras, serta dianggap paling mengancam. Meski tidak ada bentrok fisik, namun ada isu SARA yang dimunculkan.
3. Drama Pilkada tidak langsung
Munculnya UU Pilkada yang tidak langsung menunjukkan kepentingan watak asli partai, dan bukan untuk kepentingan bangsa.
Salah satu contoh adalah dimana PKS lebih setuju Pilkada langsung demi keutuhan Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo.
4. Munculnya blok politik di DPR
Terdapat dua koalisi besar di parlemen, yaitu munculnya KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
5. Kepala daerah naik kelas
Terpilihnya Joko Widodo jadi presiden bisa menjadi tren politik di masa mendatang. Kepala daerah ternyata bisa bertarung dari tinggal kabupaten kota, provinsi hingga ke level kepala negara.
6. Ahok
Ahok memberi fenomena positif, dimana dia digempur dari isu SARA dan tetap bisa bertahan menjadi Gubernur Jakarta.
7. Civil society yang cerdas
Indikasinya, rapat masal yang dilakukan pada kampanye terakhir Jokowi dengan menghadirkan ratusan ribu orang di Senayan ternyata terorganisis rapi.
LIMA menganggap hal itu sebagai prestasi baru Itu. Bahkan mendapat sumbangan dana kampanye dari rakyat sebesar lebih dari Rp30 miliar.