Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai lemah dalam posisi politik. Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi-JK ini diobok-obok oleh partai politik di parlemen.
Hal itu dikatakan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam diskusi di kawasan Jalan Senopati, Jakarta, Minggu (21/12/2014).
"Posisi (Jokowi-JK) rentan diobok-obok oleh parlemen bahkan pendukungnya sendiri tahun depan (2015). Bulan madu nggak sampai dua tahun, karena tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu selanjutnya," kata Hasan.
Sebab, Hasan menyebut, baik Jokowi ataupun JK, tidak memiliki posisi tawar di parlemen karena keduanya bukan tokoh politik.
"Bukan hanya soal keseimbangan, di negara manapun, pemerintahan kalau tidak dapat support mayoritas di parlemen, dia akan jadi pemerintahan yang terisolasi, punya rencana sendiri saja," ujarnya.
Di PDI Perjuangan, kata Hasan, kontrol masih dipegang kuat oleh Megawati Soekarnoputri. Tapi, kata Hasan, Megawati belum tentu akan tetap mau mau mengayomi kepentingan Jokowi terus.
Sementara JK, menurut Hasan, sudah tidak punya pengaruh kuat lagi di tubuh Golkar. Malah kata Hasan, posisi Misbakhun yang menduduki posisi wasekjen Golkar saat ini lebih kuat dibanding JK.
"Makanya dua orang ini, minimal salah satunya harus punya posisi kuat di parpol. Publik bisa jengkel kalau tidak ada agenda pembangunan karena memang Jokowi-JK tidak kuat di parlemen," kata Hasan.
Karena itu, Hasan menyarankan, supaya Jokowi atu JK bisa mengendalikan partai politik, baik PDI Perjuangan ataupun Golkar.
