Suara.com - Pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dukungan masyarakat terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih kuat. Namun demikian, masyarakat bersikap makin kritis dalam mengamati kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Demikian terpapar dalam hasil Survey Cyrus Network tentang approval rating terhadap masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) ini.
"Ada sebanyak 70 persen responden merasa yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Padahal 57 persen responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam konferensi pers di kawasan Senopati, Jakarta, Minggu (21/12/2014).
Dia mengatakan angka elektabilitas Jokowi-JK saat ini juga tidak mengalami perubahan drastis meskipun adanya kebijakan itu. Berdasarkan surveinya, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Dan, bila pemilihan presiden dilakukan kembali hari ini, presentase Jokowi-JK hanya turun dua persen.
"Ini tentu modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun pemerintah perlu bersikap hati-hati, pasalnya presentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintah," ujarnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan selama periode 1-7 November 2014 ini menggunakan 1.200 responden survei yang tersebar secara proporsional pada 122 desa/kelurahan terpilih di 33 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar ±3,1 persen.