Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berencana menjual gedung kantor kementeriannya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, demi memangkas pengeluaran Kementerian BUMN untuk biaya operasional.
Menanggapi niat Rini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan itu langkah membahayakan. Fadli menambahkan bukan tidak mungkin BUMN nanti akan dijual juga dengan alasan yang sama.
"Kalau masalah penjualan itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Meneg BUMN itu cara berpikirnya kreatif. Kalau menjual hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN-BUMN mau dijualin. Ini saya kira sangat berbahaya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Fadli mengatakan proses penjualan kantor kementerian sebaiknya disampaikan dulu ke DPR.
"Saya kira perlu disampaikan (ke DPR). Soal penjualan aset BUMN itu jangan sampailah. Kalau dari kami, kita akan pertahankan jangan sampai ada penjualan BUMN. Kan janji Presiden buyback Indosat. Nanti kita akan tagih janji itu," katanya.
Menurut Fadli efisiensi biaya operasional kementerian bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya, kata dia, BUMN bisa ikut menempati kantor kementerian.
"Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai? Kalau perlu BUMN lain yang berkantor di gedung itu. Gedung (BUMN) lain bisa disewakan. Ini saya kira cara berpikir yang aneh. Jadi kami sangat tidak setuju apabila itu dijual, apalagi ke pihak non pemerintah. Tapi sebaiknya jangan sampai ada aset BUMN yang dijual," kata dia.
Fadli mengatakan BUMN merupakan pengejewantahan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi memanfaatkan aset milik negara untuk kepentingan rakyat.
"Jadi BUMN ini sangat penting, dan BUMN ini harusnya bisa sangat untung. Lihat saja BUMN di Singapura, Rusia, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu semua sangat efisien," kata Fadli.
Fadli juga mengkritisi niat Rini untuk mencari direksi BUMN dari sumber daya manusia yang berasal dari negara lain. Menurut Fadli, rencana itu meremehkan putra putri bangsa Indonesia.
