Soal Penyerbuan Kantor Media, Erdogan Kecam Balik Uni Eropa

Liberty Jemadu Suara.Com
Senin, 15 Desember 2014 | 23:22 WIB
Soal Penyerbuan Kantor Media, Erdogan Kecam Balik Uni Eropa
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan (Reuters/Umit Bektas).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Senin (15/12/2014), mengecam Uni Eropa karena telah mengeritik Turki terkait penyerbuan terhadap kantor-kantor media dan penangkapan sejumlah wartawan pada Minggu (14/12/2014).

"Uni Eropa tidak bisa ikut campur dalam langkah yang diambil... dalam batas-batas hukum atas elemen-elemen yang mengancam keamanan nasional kami," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Izmit, wilayah barat Turki, yang disiarkan secara langsung oleh stasiun-stasiun televisi lokal.

"Mereka seharusnya mengurus urusannya sendiri," tegas Erdogan dalam komentar pertamanya sejak penyerbuan yang berlangsung Minggu kemarin itu.

Sebelumnya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan Komisioner Perluasan Uni Eropa, Johannes Hahn, mengatakan bahwa tindakan kepolisian Turki yang menyerbu kantor-kantor media dan menangkap sejumlah wartawan bertentangan dengan kebebasan pers, yang merupakan salah satu inti demokrasi.

Kecaman keras itu disampaikan Uni Eropa kepada Turki yang dalam beberapa tahun terakhir terus berusaha masuk dalam kelompok negara-negara Uni Eropa. Tetapi bagi Erdogan, kecaman Uni Eropa tak bermakna apa-apa.

"Mereka berteriak soal kebebasan pers, tetapi penyerbuan itu tak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Kami tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan oleh Uni Eropa, apakah Uni Eropa akan menerima kami sebagai anggota atau tidak. Simpan saja kebijaksanaan itu untuk kalian sendiri," ucap Erdogan.

Pada Minggu kepolisian Turki menyerbu kantor surat kabar harian Zaman dan stasiun televisi Samanyolu, media yang dekat dengan Fethullah Gulen, bekas sekutu Erdogan yang kini menjadi seterunya. Kedua media itu dituding terlibat dalam aksi terorisme, penipuan, dan fitnah. (CNA/Reuters)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI