ARB Dukung Perppu Pilkada Lagi, Demokrat: Baguslah

Rabu, 10 Desember 2014 | 13:28 WIB
ARB Dukung Perppu Pilkada Lagi, Demokrat: Baguslah
Aburizal Bakrie menggelar konferensi pers sesaat setelah didemisionerkan di Munas, Nusa Dua, Bali, (2/12). [suara.com/Bagus Santosa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali, Aburizal Bakrie, yang sekarang mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Ya bagus dong kalau dukung perppu," kata Syarief singkat di sela-sela kuliah umum bertema Pengalaman Mengawal Reformasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/12/2014). Syarief mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didulat untuk memberikan kuliah umum.

Seperti diketahui, awalnya Golkar bersama Koalisi Merah Putih pada 6 Oktober sepakat mendukung Perppu Pilkada untuk menjamin pilkada langsung tetap bisa berjalan, tetapi tiba-tiba di Munas IX Bali 3 Desember 2014, Aburizal menginstruksikan partainya untuk berbalik menolak perppu tersebut agar kepala daerah bisa dipilih oleh DPRD. Manuver Aburizal ini menuai kritik tajam, terutama dari Demokrat yang kecewa berat. Seperti sudah diprediksi banyak kalangan, sikap Aburizal berubah lagi. Pada 9 Desember, lewat Twitter, ia memutuskan untuk mendukung perppu lagi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bisa diterima DPR sehingga pilkada tetap bisa dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

"Semoga DPR bisa menerima untuk (kepentingan) rakyat semua," kata SBY usai mengisi kuliah umum di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (10/1/2014).

Perppu diterbitkan SBY ketika masih menjadi Presiden RI. Perppu ini dimaksudkan untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.

Semua fraksi partai politik di DPR diharapkan kompak mendukung Perppu tersebut. Dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali, Aburizal Bakrie, dinilai bisa menjadi pemantik bagi semua fraksi untuk mendukung peraturan itu.

REKOMENDASI

TERKINI