Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengatakan partainya belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Fraksi PKS di DPR masih melakukan kajian dan koordinasi dengan Koalisi Merah Putih untuk menyikapi secara bersama," ujar Al Muzzammil di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Dia mengatakan PKS akan berdialog terlebih dulu dengan partai anggota KMP karena pertemuan itu merupakan kunci dari keputusan mengenai Perppu Pilkada.
Namun menurut dia, waktu pembahasan Perppu Pilkada masih banyak karena baru akan dibahas pada Januari 2015, tepatnya setelah masa reses DPR RI.
"Pertemuan dengan KMP adalah kunci, apa hasilnya pimpinan (partai politik) yang menentukan," ujarnya.
Al Muzzammil enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie di twitter-nya yang berbalik mendukung Perppu Pilkada.
Menurut dia, KMP memiliki komitmen mengambil keputusan strategis untuk berdialog dengan pimpinan partai KMP.
"Melalui kajian mendalam dan kepala dingin (membahasa Perppu Pilkada) dan akan dibahas setelah reses," katanya.
Sebelumnya, dari parpol anggota KMP, baru Golkar versi Aburizal Bakrie yang sudah menentukan sikap menolak Perppu Pilkada dan diputuskan di Munas Bali. (Antara)
