Ini Reformasi Menurut Mantan Presiden SBY

Rabu, 10 Desember 2014 | 11:36 WIB
Ini Reformasi Menurut Mantan Presiden SBY
Mantan Presiden SBY memberikan kuliah umum di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Rabu (10/12). [suara.com/Bagus Santosa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/12/2014).

Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Menurutnya, reformasi di Indonesia harus terjadi sebagai takdir sejarah.

"Karena waktu itu, aspirasi dan gerakan perubahan itu tersumbat. Tak ada jalan, tak ada ruang. Karena saat itu kita menganut sistem otoritarian dan Indonesia alami krisis yang dahsyat," ujarnya.

Reformasi sendiri, menurutnya berbeda dengan revoulusi yang berarti menjebol dan mengganti. Sehingga, kebanyakan revolusi berujung pada kekerasan.

"Reform it’s not revolution. Koreksi perubahan, perbaikan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan reformasi itu hakikatnya kesinambungan dan perubahan, continunity and change. Karena itu, reformasi tak boleh mengganti dan menjebol, kerangka bernegara dari sebuah bangsa," ujarnya.

Dia menekankan, ada 10 hal yang mejadi catatannya kenapa reformasi perlu terjadi.

1. Kekuasaan yang relatif absolut, lama, dan bahkan eksesif.
2. Demokrasi yang lemah, dan kurang untuk menyampaikan kebebasan, dan ekspresi.
3. Konsenterasi kekuasaan yang terpusat. Terlalu sentralistik.
4. Eksekutif yang terlalu kuat, dan legislatif yag terlalu lemah. Sehingga tidak terjadi check and balances secara kokoh.
5. Peran militer di politik yang dirasakan berlebihan dan eksesif.
6. Dominasi parpol pemerintah, saat itu terlalu dominan dan tak adil untuk parpol lain.
7. Pemilu yang jauh dari free and fair election.

"Bahkan, banyak negara sahabat yang berseloroh, di Indonesia pemilu belum dilakukan, tapi hasilnya sudah tahu," kata SBY.

8. Lemahnya pemberatasan korupsi, dan membuat seolah-olah negara permisif.
9. Domiasi bisnis dari kalangan tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan.
10. Cara penegakan stabilitas dan keamanan yang represif dan eksesif.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI