Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menyambut positif keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013. Tapi, katanya, kementerian juga harus sembari memperbaiki serta mengembangkan kurikulum 2013 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten dan kota yang telah menerapkannya.
"Sejak awal, kami mengkritisi pelaksanaan kurikulum 2013 ini yang memang bermasalah. Baik dari sisi teknis maupun non teknis," kata Reni dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada suara.com, Minggu (7/12/2014).
Menurut Reni, dari sisi teknis pelaksanaan, kurikulum 2013 bermasalah karena distribusi buku yang tidak merata, guru belum dilatih, sistem pembelajaran yang belum berubah serta sarana, dan prasarana yang belum memadai.
"Temuan-temuan itu kami jumpai saat melakukan kunjungan lapangan di berbagai daerah," katanya.
Reni menekankan kasus kurikulum 2013 patut menjadi pelajaran bagi Anies Baswedan, bilamana terdapat gagasan besar terkait dengan pendidikan nasional, sebaiknya dipersiapkan secara matang sebelum dilaksanakan.
"Satu hal yang harus digarisbawahi, pelaku pendidikan bukan mesin atau robot yang serba otomatik bisa berubah," kata Reni.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke kurikulum 2006.
Anies Baswedan menilai penerapan kurikulum tersebut terlalu cepat sehingga banyak sekolah yang belum siap.
