Pemkab Puncak Diimbau Berkomunikasi dengan Kelompok Bersenjata

Minggu, 07 Desember 2014 | 01:31 WIB
Pemkab Puncak Diimbau Berkomunikasi dengan Kelompok Bersenjata
Pemandangan area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di kawasan Tembagapura, Papua, Selasa (19/8). [Antara/Puspa Perwitasari]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak membangun komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah itu. Hal tersebut terutama setelah kelompok itu menewaskan dua anggota Brimob pada Rabu (3/12/2014) lalu.

"Saya berulang kali mengemukakan bahwa orang daerah di Pemkab Puncak punya link ke kelompok itu. Ini sebaiknya bisa dijadikan jalan untuk dialog, mengajak mereka untuk tidak melakukan kekerasan di wilayah itu," kata Frits Ramandey di Kota Jayapura, Sabtu (6/12).

Pernyataan ini disampaikan Frits menyusul telah terjadi tindak kekerasan penembakan disertai pemotongan tubuh dua anggota Brimob. Diketahui, kedua personel Brimob saat itu sedang membantu mengangkat kursi untuk perayaan Natal daerah setempat.

"Saya pikir, pemerintah daerah-lah yang paling bertanggung jawab soal peristiwa itu. Dan saya sekali lagi berkeyakinan bahwa ada orang pemerintah daerah yang punya link untuk berkomunikasi dengan KKB," lanjut Frits.

Soal adanya denda adat berupa uang senilai Rp4 miliar kepada pelaku KKB dan yang ikut membantu melakukan kekerasan (membunuh) di wilayah itu, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Puncak, Willem Wandik, Jumat (5/12) siang, Frits menilai solusinya tak bisa sesederhana itu. Dia berpendapat bahwa yang menjadi persoalannya adalah kelompok itu selalu berpindah tempat atau bergerilya dalam melakukan aksinya.

"Problemnya, mereka (KKB) itu tidak di satu wilayah. Mereka tidak hanya di Puncak. Dalam waktu tertentu, mereka ada di tempat lain, seperti di Mulia, Lanny Jaya, atau di Jayawijaya dan lainnya. Jadi mereka sudah bergerilya ke mana-mana," tuturnya.

"Nah, di sini masyarakat setempat juga harus proaktif membantu pemerintah, bukan malah membela kelompok tersebut. Jika itu terjadi, kan sangat disayangkan. Apalagi sudah ada perjanjian atau 'kesepakatan abadi' (bahwa) tidak ada lagi kekerasan," katanya.

Diketahui, pada Rabu (3/12) pagi, dua anggota Brimob Papua yaitu Aipda Thompson dan Bripda Everson, dilaporkan ditembak mati, lalu dipotong bagian tubuhnya oleh kelompok bersenjata Lhekaka Telenggen dan Tengahmati Telenggen. Kedua Brimob itu disergap, diserang dan ditembak, ketika tengah membantu mengangkat kursi untuk perayaan Natal daerah setempat. [Antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI