Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto menganggap, penolakan Partai Golkar terhadap Perppu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hasil dari tidak konsistennya Partai Demokrat.
"Itu karena sikap Partai Demokrat sendiri yang inkonsisten," kata Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014)
Nico menambahkan, Partai Demokrat terlihat tidak konsisten sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di sidang paripurna.
"Bisa kita lihat, Demokrat tidak konsisten karena secara terang-terangan walk out, padahal kondisi SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saat itu sedang berada di luar negeri," imbuhnya.
Lebih lanjut Nico memaparkan, seharusnya SBY mempunyai sikap sebagai pimpinan partai Demokrat untuk mengakomodir segala bentuk tindakan dari anggota partainya.
Nico pun menganggap, pada saat itu, SBY seolah-olah berpangku tangan.
"Padahal, SBY pernah menyatakan sikapnya sebagai pimpinan di Partai Demokrat menjunjung tinggi asas demokrasi, seharusnya hal itu dibuktikan, bukan hanya diproklamirkan," tandasnya.
Sebelumnya, Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX (Munas) Golkar di Bali menyatakan sikap untuk membatalkan kesepakatan Perppu Pilkada Langsung yang dirumuskan oleh SBY. Hal ini menuai tanggapan keras dari berbagai pihak, termasuk SBY sendiri.
