Infografis
Suara.com - Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bersikap atas isu penolakan Partai Golkar terhadap Perppu tentang Pilkada Langsung (dengan perbaikan).
Sikap ini disampaikan SBY dalam dua kapasitas, yakni sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama enam Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk dukung Perppu usul Pemerintah," demikian ditulis SBY di akun Facebook-nya, Kamis (4/12/2014) malam.
SBY menjelaskan bahwa Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Khusus PPP hanya ketua umum.
"Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI. Waktu itu, Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) Koalisi Merah Putih harus menyetujui dan mendukung Perppu," kata SBY.
Kini, kata SBY, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.
"Bagi saya hal begini amat prinsip," katanya.
SBY menegaskan tidak mungkin partainya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten atau ingkar kesepakatan.
"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini. Rakyat Indonesia, SBY dan Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua," kata dia.
SBY dan Partai Demokrat meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti.
"Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat agar perjuangan bersama ini berhasil," kata dia.
Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama Koalisi Merah Putih + Partai Demokrat, yang berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut.
"Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," kata SBY. "Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang."
Seperti diketahui, di acara Musyawarah IX Nasional Partai Golkar yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan Fraksi Golkar DPR untuk menolak Perppu Pilkada. Apabila Perppu ditolak, berarti kepala daerah akan dipilih melalui DPRD sebagaimana dengan keinginan Koalisi Merah Putih.
