Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mencabut surat keputusannya terkait pengesahan Muktamar Surabaya yang mendaulat Muhamad Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP.
Hal itu disampaikan Mantan Menteri Agama tersebut lantaran adanya aksi anarkis di Kantor DPP PPP yang diduga merupakan orang suruhan Romi.
"Ini tentu perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Ini persoalan dari Kemenkumham, saya minta suratnya segera dicabut," kata SDA di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Oleh karena itu, tersangka yang tersangkut kasus dana haji tahun 2012-2013 ini menilai, apa yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal tersebut sudah keterlaluan.
"Siapaun yang merusak tempat ibadah tidak bisa dibenarkan, ini sudah terlalu," keluh Suryadharma.
Namun, atas pernyataan penyerbuan massa tersebut, Romi membantah kalau orang-orang tersebut adalah suruhannya. Hal itu disampaikan Romi usai diperika sebagai saksi dalam kasus alih fungsi hutan.
"Nggak ada (massa suruhan)," kata Romy di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014).
Seperti diketahui, kemarin siang, Selasa (2/12/2014) segerombolan pria kekar mendatangi Gedung DPP PPP yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk menduduki gedung tersebut dan mengaku berasal dari Satgas PPP.
