Infografis
Suara.com - Rapat Paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar sempat memanas. Debat keras terjadi ketika pembacaan tata tertib pembentukan formatur untuk kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Bahkan, Paripurna sempat diskors beberapa menit karena debat ini tidak menemui jalan temu.
Salah satu peserta meminta jumlah formatur yang bertugas menyusun kepengurusan untuk ditambah dari satu orang menjadi dua orang di tiap perwakilan wilayah, barat, tengah, timur.
"Tiap wilayah harus dua orang perwakilan di formatur," ungkap anggota Rapat Paripurna di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12/2014).
Interupsi pun langsung ramai menanggapi pendapat ini. Suasana rapat yang awalnya tenang kemudian langsung riuh. Salah satu kader perempuan terdengar menyampaikan aspirasinya.
"Kalau begitu, Kita juga harus ada keterwakilan perempuan di formatur," ujar dia disambut tepukan tangan dari penjuru ruangan rapat.
Nurdin Halid yang memimpin sidang kebingungan karena banyaknya interupsi. Dia pun meminta sidang diskors 2 menit dan meminta supaya seluruh Ketua DPD dan Ormas maju ke meja pimpinan rapat untuk berdiskusi.
Kemudian puluhan anggota rapat langsung menuhi panggung tempat pimpinan rapat. Namun, jumlah orang yang naik ke panggung semakin banyak membuat suasana makin riuh. Satu per satu kader Golkar yang naik, terpaksa turun karen keamanan yang berbadan kekar maju. Ical pun sempat ikut bergabung di meja pimpinan ini.
Sidang kemudian diskors dan meminta rapat tentang pembentukan formatur ini dipindahkan ke sebuah ruangan.
Tidak lama kemudian, Nurdin Halid membuka kembali rapat. Dia kemudian memutuskan untuk memasukan tambahan dalam formatur pembentukan kepengurusan.
"Untuk pembentukan kepengurusan, terdiri dari ketua umum dan 6 orang formatur, yang terdiri dari 2 orang perwakilan baik dari timur, tengah dan barat. Kemudian, dari ormas 2 orang, dengan catatan satu orang perempuan," katanya yang kemudian disepakati bersama dan diketok palu rapat.
