Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta Aburizal Bakrie (Ical) tidak terburu-buru memecat kader yang terlibat dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.
Bekas Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan masih ada langkah rekonsiliasi yang bisa ditempuh oleh kedua kubu.
"Iya, nanti keputusan (Munas) ini pemilihan ketua, kemudian Pak Ical jangan mendahului. Sanksi pemecatan supaya bisa dihindari. Rekonsiliasi dulu," kata Muladi, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12/2014).
Namun, dia menyayangkan sikap presidium yang ingin melaporkan adanya kecurangan dalam Munas ini karena memenangkan Ical, dengan menggunakan barang bukti rekaman yang suaranya mirip dengan Steering Commitee (SC) atau Ketua Pelaksana Munas IX Nurdin Halid.
Dia berharap, upaya presidium untuk melakukan Munas pada bulan Januari juga tidak dilakukan. Sambil mengklarifikasi dirinya tidak pernah terlibat dalam presidium, meskipun namanya diklaim menjadi Munas bulan Januari.
"Kita harapkan tidak ada lagi. Waktu satu setengah bulan bisa untuk rekonsiliasi. (Kalau pun jadi) Siapa yang mau hadir dalam munas itu?" kata Muladi.
Lalu apa upaya yang ditawarkan kubu Ical soal rekonsilisasi ini? Muladi belum bisa berkomentar panjang.
"Nanti kita bicarakan. (Tunggu) selesai kan ini (Munas)," katanya.
Meski ada presidium, Muladi juga menganggap tidak akan membuat Golkar pecah. Yang ada, sambung Muladi, adanya sempalan partai baru di luar Golkar.
"Ngga ada perpecahan. Nyempal mungkin terjadi, tapi kalau pecah tidak. Sempalan-sempalan itu mudah terjadi. Tapi sekarang buat partai itu tidak mudah," tegas Muladi.
