Pemerintah Diharap Tak Cuma Menjadi 'Teman Tidur'

Sabtu, 29 November 2014 | 19:23 WIB
Pemerintah Diharap Tak Cuma Menjadi 'Teman Tidur'
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo di acara Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Bogor, Senin (24/11/2014). [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menyarankan kepada pemerintah agar tidak hanya menjadi teman tidur dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, pemerintah betul-betul juga menjaga hak warga negara dan menjunjung tingginya melalui kebijakan yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dia meminta kepada pemerintah agar tidak tersandera oleh kepentingan politik, apalagi kepentingan pribadinya.

"Jangan sampai pemerintah ini tersandera oleh kekuasaan yang seolah-olah menjadi kawan dalam tidur, padahal lebih cinta kepada kepentingannya," kata Irman, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Irman pun mengatakan bahwa inti dari tugas penmerintah adalah melakukan pemenuhan perlindungan terhadap warganya. Dia berharap pemerintahan yang ada sekarang bisa memenuhi tugasnya tersebut, serta bukan malah sebaliknya, melindungi kepentingan segelintir orang karena sudah tersandera dan dipiting lehernya oleh kelompok tertentu. Apabila hal tersebut terjadi, menurut Irman, maka yang akan menjadi tumbalnya adalah hak-hak warga negara beserta sumber daya alam yang ada.

"Jadi dari saya, inti dari pemerintah adalah melakukan pemenuhan perlindungan hak-hak kita sebagai warga negara. Itu saja tugas pemerintah. Jangan sampai Presiden yang telah kita pilih guna menjalankan pemerintahan, ternyata dalam sehari-hari dipiting lehernya," papar Irman.

Untuk memwujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat tersebut, Irman pun berharap agar pemerintah tidak merasa alergi dengan masukan, serta berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan masyarakat secara umum.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI