Infografis
Suara.com - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar meminta Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie menghentikan aksi pemecatan terhadap pimpinan DPD atau pun kader lainnya. Mereka menilai aksi pemecatan adalah biang keladi munculnya kekisruhan di tubuh Golkar sekarang ini.
"Kami meminta agar dilakukan moratorium pemecatan terhadap pimpinan dan kader Golkar se-Indonesia, karena hal ini menjadi biang masalah menjalang Munas (Musyawarah Nasional). DPD I dan II tidak boleh dipecat atas nama apa pun apalagi hanya karena perbedaan pandangan politik," ujar Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso di Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni Slipi, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2014).
Selain moratorium pemecatan, mereka meminta penyelenggaraan Munas dilakukan secara demokratis dan adil. Tujuannya agar Munas tersebut benar-benar mendapatkan pemimpin yang kuat dan bermutu, bukan asal-asalan.
"Kami menganjurkan dan meminta penegasan agar Munas bisa diselenggarakan dengan cara yang demokratis, fair, adil, transparan, tidak ada penggiringan atau apa pun yang melahirkan situasi yang tidak kondusif," tambah Priyo.
Sementara Agung Laksono sebagai Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) mempersoalkan waktu Munas yang ditetapkan pada 30 November 2014, berdasarkan keputusan Rapimnas Yogyakarta.
Menurutnya, secara teknis tidak mungkin melahirkan pemimpin yang kuat, karena waktunya dinilai sangat dekat. Dia mengusulkan Munas dilaksanakan pada Januari 2015 karena memiliki payung hukum yang jelas dan dimungkinkan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.
"Dari segi teknis sulit menghaslikan Munas yang bermutu, dan tidak ada payung hukum yang dipakai. Kalau itu terjadi, berarti ketum terpilih tidak resmi, apalagi tidak diizinkan oleh pemerintah," kata Agung.
