Infografis
Suara.com - Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono masih menunggu respon dari Kementerian Hukum dan HAM yang dikirimkan untuk mengambil alih kepengurusan partai beringin dari kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Surat tersebut juga dimaksudkan untuk mengusai kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, dan menyampaikan kepengurusan baru Golkar.
"Jadi surat sudah kita kirim ke Kemenkum HAM dan Insya Allah nanti sore sudah kami terima hasilnya. Mulai besok administratif akan kami susun lebih rapi dan kita siap menguasainya," kata Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar,Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar,Rabu (26/11/2014).
Menurut Yorrys, timnya melakukan pertemuan untuk mengesahkan susunan kepengurusan dan selanjutnya dimana hasilnya sudah dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM.
Surat dari MehukHAm dibutuhkan untuk memperkuat dasar hukum kepengurusan baru. Langkah lanjutan yang akan dilakukan adalah mengeglar rapat pleno untuk membahasa Munas.
"Tadi kami baru bahas soal kepengurusan jadi belum bahas Munas. Besok setelah administrasi kami rapikan, baru akan dibahas Munas. Makanya saya bilang kalau menyiapkan Munas itu minimal 3 bulan," jelas Yorrys.
Seperti diketahui, rapat pleno yang digelar partai Golkar berakhir dengan kericuhan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tindakan Theo Sambuaga yang memimpin rapat memutuskan secara sepihak waktu Munas Golkar.
