Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menyebut langkah Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhi Purdjiatno yang melarang dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Nusa Dua, Bali, sebagai langkah intervensi.
Menurutnya, sangat jelas misi politik terjadi dari langkah Tedjo yang merupakan mantan kader Partai Nasdem itu.
Fadli Zon menambahkan, seharusnya, Tedjo lebih mengatasi hal yang lebih krusial ketimbang mengurusi Munas Partai Golkar.
"Ini intervensi dan ini sangat jelas misi politik kepada Partai Golkar, masih banyak masalah Polhukam lain, misalnya bentrok TNI-Polri di Batam, itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu, apa urusannya? Itu sangat murahan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Fadli meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Tedjo. Sebab, bila langkah ini tetap dilanjutkan dan terulang kembali, menurut Fadli akan membahayakan kepentingan nasional.
"Pak Jokowi perlu mengevaluasinya," tutur Wakil Ketua DPR ini.
Lebih jauh, Fadli menilai langkah pemerintah menggembosi partai Koalisi Merah Putih (KMP) terpampang nyata dari aksi Tedjo ini. Setelah, sebelumnya pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H Laoly, turut campur dalam kisruh internal PPP.
"Saya lihat dalam kasus PPP terjadi seperti itu, sekarang dicoba di Golkar, mungkin nanti partai lain. Lalu, apa bedanya dengan rezim yang kita kritik dulu hingga ada reformasi," kata Fadli.
Fadli meminta supaya pemerintah mengulur dulu dan jangan terlalu masuk ke ranah internal partai. Apalagi mengatasnamakan keamanan untuk menunda adanya Munas Golkar.
"Itu alasan yang bodoh sekali, masalah pariwisata tidak ada urusannya. Dia pernah ke Bali nggak? Nusa Dua itu terisolasi. Datang dulu ke Bali, lihat, nggak ada masalah. Dan menjadi tugas aparat untuk mengamankan," tegas Fadli.
