Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menduga Menkopolhukam berupaya melemahkan Partai Golkar dengan meminta Polri tidak mengizinkan penyelenggaraan Munas IX Golkar yang akan dilaksanakan di Bali, 30 November 2014.
"Kami khawatir akan adanya upaya-upaya main kasar guna melemahkan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Dugaan upaya main kasar yang terbaru adalah upaya pelemahan Partai Golkar dengan tidak memberikan izin Munas," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurut Habiburokhman, pihaknya mengingatkan Menkopolhukam bahwa sudah hampir dua puluh tahun Indonesia hidup di era reformasi, di mana tidak diperlukan izin penguasa bagi parpol untuk melaksanakan kegiatan politik seperti Munas sebagaimana halnya di masa orde baru dahulu.
Penghapusan perizinan untuk melakukan aktivitas politik dinilai sudah lama dilakukan dengan terbitnya UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Jangankan untuk kegiatan seperti Munas yang hanya berupa rapat di ruangan tertutup dan hanya diikuti sedikit orang, kegiatan seperti unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu orang saja tidak perlu izin, hanya perlu pemberitahuan ke kepolisian," tegas dia.
Menurut dia, kekhawatiran timbulnya kerusuhan karena pelaksanaan Munas adalah penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa berpolitik secara dewasa.
Dia menekankan, pelarangan terhadap aktivitas politik adalah pelanggaran HAM serius dan sekaligus pelanggaran hak konstitusi rakyat.
