Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan, saran Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno tentang penundaan Musyawarah Nasional (Munas) bukan maksud untuk mencampuri internal Partai Golkar. Namun, sebatas masalah keamanan.
"Pak Tedjo nggak punya hak suara, bukan peninjau dan sebagainya. Menkopolhukam tentu boleh berikan saran dalam hal politik keamanan. Pernyataan itu keluar karena melihat suasana Golkar yang dianggap partai paling tua, partai besar, dengan partai yang ada ketua DPR segala. Maka itu akan lebih luas apalagi diadakan di Bali yang tentu pada akhir-akhir ini kan tingkat kunjungan wisata paling besar," terang Patrice di DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurutnya, Munas Golkar IX yang akan digelar di Bali akan berdampak pada keamanan di sekitar lokasi Munas. Sebab, ada 1000 orang di tempat itu. Apalagi, suasana Partai Golkar cukup panas melihat situasi di DPP Partai Golkar kemarin.
"Siapa bisa jamin keamanannya? Kalau yang berkelahi 500 orang itu kan perlu dipikirkan," tegasnya.
Menjelang pelaksanaan munas yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum tersebut, situasi di internal partai berwarna kuning itu memanas.
Hal tersebut terjadi setelah puluhan aktivis Anggota Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin mantan ketuanya Yorrys Raweyai menggeruduk kantor DPP golkar di Jakarta Barat pada Senin (24/11/2014).
Saat itu, mereka mengancam akan melapor ke polisi dan berupaya membubarkan Munas Golkar di Pulau Dewata apabila tetap digelar pada 30 November 2014.