Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menduga ada motif politik di balik instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno agar Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November - 3 Desember 2014.
"Saya menyayangkan sikap seorang negarawan, harus membuat statement politik, padahal fakta di lapangan tidak demikian, saya diberi instruksi dari ketum mengurus di Bali. Kapolda bilang kondusif, kami dapat izin dari Kapolri. Sebagian besar temen-teman menilai ini politis karena Menkopolhukam dari Nasdem, Nasdem kita tahu semua, dari pecahan Golkar, ini ada permainan politik," kata Fadel di DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Fadel menolak alasan Menkopolhukam memberi instruksi kepada Polri agar tak mengeluarkan izin pelaksanaan munas karena acara tersebut berpotensi rusuh.
Fadel meminta pemerintah jangan turut campur tangan terhadap masalah internal Partai Golkar karena itu bisa berdampak negatif.
"Karenanya kami mohon agar ditarik statement tersebut," kata dia.
Fadel menegaskan Munas Golkar akan tetap digelar di Bali.
"Munas tetap jalan terus insya Allah tanggal 30 November sampai 3 Desember di Nusa Dua Bali," katanya.
Seperti diketahui, Rapat Pleno Partai Golkar yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014) sore diwarnai bentrok fisik antara kelompok yang kelompok menginginkan munas diselenggarakan di Jakarta pada Januari 2015 dan munas digelar di Bali pada November-Desember 2014.
Gara-gara bentrokan itu kemudian Menkopolhukam meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan munas di Bali.
“Meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014 di Bali,” kata Tedjo.
Tedjo khawatir kalau sampai pecah bentrok di Bali akan merugikan citra wisata Indonesia.
“Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan travel warning bagi WN nya yang akan berlibur di Bali. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia,” kata Tedjo.
